KUTIM – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur (Kutim) terus berupaya untuk mengatasi permasalahan sampah di Kutim. Salah satunya dengan melakukan pengembangan pemanfaatan TPA.
Hal itu diungkapkan Kepala DLH Kutim, Armin Nazar melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Sugiyo. Dia mengatakan pengembangan pemanfaatan TPA adalah upaya yang akan dia lakukan dalam menangani masalah itu.
Hanya saja, Sugiyo mengaku menemui beragam kendala dalam menjalankan rencananya itu. DLH lalu berencana membuat TPA baru bekerja sama dengan PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang katanya sudah menyiapkan lahan puluhan hektar.
“Sebenarnya tahun ini ada untuk perbaikan di TPA yang lama, tetapi lagi-lagi saya sabagai Kepala Bidang dan sudah koordinasi dengan pimpinan. Apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak, kita akan buat lubang baru di TPA yang lama,” ucapnya saat ditemui beberapa waktu lalu.
“Tetapi lagi-lagi kalau ini kita paksakan sementara tidak sampai setahun lahan itu akan digusur, kan sayang. Makanya kita berupaya untuk buat TPA baru yang menuju Jalan Rantau Pulung kilometer 22. Nahh itu KPC sudah siapkan lahan kurang lebih 31 hektar,” sambungnya.
Menurutnya, pembuatan TPA baru ini memungkinkan untuk jadi semi sanitary landfill. Karena sanitary landfill sendiri merupakan salah satu metode pengelolaan sampah yang modern dan efektif untuk digunakan di tempat penampungan sampah.
Sugiyo mengungkapkan, pembangunan itu nyatanya tidak mudah. Mereka terlebih dahulu melakukan studi di Kota Balikpapan. Lalu berkomunikasi dengan pihak Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi.
“Dan ini akan kita bangun minimal semi sanitary landfill. Syukur-syukur nanti kalau jadi sanitary Landfill. Nahh kita dan KPC sudah studi banding ke Balikpapan. Dan arahan dari mereka kita disuruh koordinasi dengan PUPR regional Kalimantan dan kita sudah datangi. Kita juga koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi,” terangnya.
“Nahh tindak lanjut dari itu, ini KPC lagi ngurus ke ESDM. Dan kami dari DLH sendiri berkoordinasi dengan dinas terkait, bahwa apakah lahan yang diajukan oleh KPC itu secara legalitas boleh apa nggak dari tata ruangnya. Kita sudah koordinasi dengan PUPR dan Bappeda,” tambahnya.
Sebenarnya, wacana pembangunan sanitary lanfill ini sudah bergulir sejak tahun 2023 lalu. Namun baru intens dibicarakan tahun ini. Namun peletakan baru pertama pembangunan ini masih belum bisa dipastikan.
“Memang akhir tahun lalu diwacanakan, tapi dibicarakan secara intens itu di bulan Maret dan kita sudah ke Balikpapan dan kita sudah koordinasikan. Untuk peletakan batu pertama kita belum bisa pastikan besok atau lusa atau kapan,” bebernya.
“Terkait sisi anggaran kita memang belum ajukan karena memang kondisi TPA kita masih belum memadai. Tapi nanti dengan lahan yang baru ini, dari sisi legalitasnya, dan memenuhi syarat, maka kita rapat yang lebih besar lagi. Saya yakin legislatif juga memikirkan itu,” tandasnya. (adv)
