SABER, SAMARINDA | Dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi daerah serta memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat provinsi. Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan Paritrana Award 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dan perusahaan yang aktif memberikan perlindungan kepada pekerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Pertemuan tersebut dilaksanakan di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, pada Selasa (5/8/2025), dan dibuka secara daring oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dari Jakarta. Hadir secara langsung Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Provinsi Sri Wahyuni, serta kepala daerah se-Kaltim, termasuk Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi. Ia didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutim Roma Malau, Kepala Badan Pendapatan Daerah Syahfur, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ery Mulyadi, dan Kabag Ekonomi Setkab Kutim, Vita Nurhasanah. Kegiatan yang dimulai pukul 08.50 WITA ini juga dihadiri oleh perwakilan Forkopimda, BUMN, BUMD, serta para pelaku usaha.
Dalam arahannya, Gubernur Rudy Mas’ud menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengendalian inflasi daerah, percepatan digitalisasi layanan publik, serta implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai strategi jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan. Ia juga menyoroti bahwa cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Timur saat ini baru mencapai 70,11 persen.
“Kita harus mengejar target di atas 90 persen. Pemerintah harus mendorong dunia usaha agar benar-benar mengimplementasikan perlindungan bagi para pekerja secara menyeluruh,” tegas Rudy.
Terkait pengendalian inflasi, Gubernur menggarisbawahi perlunya intervensi khusus menjelang hari-hari besar keagamaan. Ia mendorong TPID untuk lebih aktif di lapangan dengan mengandalkan data yang akurat, koordinasi yang solid, serta langkah-langkah strategis yang terukur.
Diversifikasi pangan lokal, baik dari darat maupun laut, menurutnya merupakan solusi jangka panjang. Ia bahkan mengajak kalangan ulama untuk turut memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemahaman akan inflasi.
Di sektor digitalisasi, Rudy menegaskan bahwa TP2DD tidak boleh hanya bertransformasi menuju era digital 2.0.
> “Kita harus melompat ke digital 5.0. Setiap layanan digital harus terdokumentasi, terukur, dan menjadi standar mutu dalam pelayanan publik,” tandasnya.
Program MBG menjadi perhatian khusus dalam forum ini. Gubernur menekankan bahwa MBG bukan sekadar program nasional, melainkan sebuah investasi untuk masa depan.
“MBG adalah strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dan mencetak generasi unggul,” ucap Rudy.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah untuk memperluas cakupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur umum penyedia makanan bergizi di berbagai wilayah.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya penganggaran untuk program jaminan sosial. Ia berharap setiap kepala daerah mampu menghadirkan inovasi dalam implementasi perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Agenda besar ini tidak hanya mencerminkan sinergi antarsektor pembangunan, tetapi juga menjadi indikator keseriusan Kaltim dalam mewujudkan masa depan yang berkeadilan sosial dan berketahanan ekonomi.
Sebelumnya, Sekprov Sri Wahyuni melaporkan pentingnya integrasi program prioritas untuk mempercepat pencapaian target pembangunan Kaltim. Ia juga menekankan makna pelaksanaan HLM yang dilaksanakan secara terpadu dalam satu rangkaian kegiatan.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto, dalam paparannya mengenai Paritrana Award, mendorong seluruh pemerintah daerah dan perusahaan untuk lebih progresif dalam menjamin keselamatan kerja dan perlindungan sosial para pekerja.(*)
