SABER, KUTIM – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mampu mengelola Pelabuhan Kenyamukan secara mandiri. Jimmi berharap BUMN bisa membimbing daerah dalam pengelolaan dan pengawasannya.
“Kita berharap komitmen dari BUMN bisa membimbing daerah untuk mengelola dan mengawasi sendiri proses kepelabuhanan. Ini akan jauh lebih baik jika ada komitmen seperti itu,” kata Jimmi.
Hal tersebut disampaikan Jimmi terkait progres pelabuhan yang diharapkan beroperasi pada tahun 2025. Dia pun menegaskan, pentingnya kesiapan daerah dalam mengelola dan mengawasi operasional Pelabuhan Kenyamukan secara mandiri.
Menurut Jimmi, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah merespons tantangan tersebut dengan memperkuat perusda yang nantinya akan bertanggung jawab atas pengelolaan pelabuhan.
“Pemerintah daerah sedang membenahi perusda yang akan mengelola bidang ini. Kami optimis pada tahun 2025, Pelabuhan Kenyamukan sudah bisa digunakan, asalkan Kementerian memberikan izin operasional,” jelasnya.
Upaya ini termasuk menyiapkan regulasi dan pembekalan agar pengelola dapat beradaptasi dengan kondisi operasional pelabuhan. Selain itu, Jimmi menekankan pentingnya regulasi dan pelatihan sebagai bagian dari persiapan.
“Ada regulasi yang harus dipenuhi, dan pembekalan sangat diperlukan agar kita mampu beradaptasi dengan keadaan dalam mengelola pelabuhan ini,” terangnya.
Jimmi berharap Pelabuhan Kenyamukan menjadi salah satu penggerak ekonomi Kutai Timur, membuka peluang investasi, serta meningkatkan aksesibilitas logistik dan perdagangan di wilayah tersebut. (adv)
