KUTAI TIMUR – Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi di Ruang Kerja Bupati Kutim, pada Kamis (21/11/2024).
Rapat ini dipimpin oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, H M Agus Hari Kesuma (AHK), dan menjadi kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi tentang berbagai persiapan pemilu di wilayah Kutim yang memiliki tantangan geografis cukup kompleks.
Rapat Forkopimda ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan daerah, termasuk Ketua DPRD Kutim Jimmi, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, Kepala Kejaksaan Negeri Kutim Reopan Saragih, Kepala Pengadilan Negeri Sangatta Henu Sistha, serta perwakilan dari Kodim 0909/KTM, Lanal Sangatta, dan Kesbangpol.
Masing-masing peserta rapat menyampaikan paparan mengenai kesiapan dan langkah-langkah yang sudah diambil di bidangnya, dengan fokus utama pada tiga isu krusial: keamanan, distribusi logistik, dan pencegahan kecurangan.
Salah satu tantangan utama yang dibahas dalam rapat tersebut adalah distribusi logistik pemilu ke daerah-daerah terpencil.
Kutai Timur, yang terdiri dari wilayah-wilayah sulit dijangkau seperti Tanjung Mangkalihat di Sandaran hingga Busang, memerlukan perencanaan yang sangat matang untuk memastikan agar logistik pemilu, termasuk surat suara dan peralatan TPS, dapat tiba tepat waktu dan dalam keadaan aman.
“Distribusi logistik ke wilayah-wilayah terpencil membutuhkan perencanaan yang sangat matang, terutama mengingat kondisi geografis Kutim yang cukup menantang,” ujar Pjs Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma.
Forkopimda juga menyoroti pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk personel keamanan, untuk memastikan proses distribusi berlangsung lancar tanpa hambatan.
Kapolres Kutim, AKBP Chandra Hermawan, menekankan kesiapan pengamanan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Forkopimda telah menyusun skema pengamanan yang melibatkan personel gabungan dari Polda, Polres Kutim, Kodim, Lanal, dan Pemkab Kutim, yang akan disebar merata di seluruh TPS untuk menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya pencoblosan.
Selain pengamanan, rapat juga menekankan pentingnya pencegahan kecurangan dalam Pemilu, terutama praktik politik uang dan upaya memilih lebih dari sekali.
Hal ini menjadi perhatian khusus di wilayah perbatasan Kutim-Bontang, di mana potensi kecurangan dapat lebih mudah terjadi.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengingatkan semua pihak untuk melakukan pengawasan ketat di TPS.
“Kecurangan sekecil apa pun harus diantisipasi. Kami juga meminta peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi money politic,” tegas Jimmi.
Forkopimda juga meminta agar Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) menjalankan peranannya secara maksimal, terutama dalam menangani potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.
Selain itu, Forkopimda mengusulkan penerbitan surat edaran yang mengimbau kepada ASN, pihak swasta, dan perusahaan untuk memberikan waktu kepada seluruh karyawan untuk memberikan hak pilih mereka di hari pemilu.
Rapat Forkopimda tidak hanya membahas persiapan menjelang pencoblosan, tetapi juga merencanakan langkah-langkah untuk menangani situasi pasca-pemilu.
Kapolres Kutim menegaskan bahwa pengamanan surat suara sebelum, selama, dan setelah pemilu adalah prioritas utama.
Selain itu, Forkopimda juga membahas upaya antisipasi terhadap potensi konflik yang dapat terjadi pasca-pemilu.
Rapat ini menegaskan komitmen semua pihak untuk menciptakan Pemilu 2024 yang jujur, adil, dan sukses di Kutim.
Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang ada, serta memastikan kelancaran proses pemilu yang bebas dari kecurangan.
“Semua elemen harus bersatu untuk memastikan pemilu berjalan lancar. Kita ingin pesta demokrasi ini menjadi momen yang membanggakan bagi Kutim,” tegas Pjs Bupati Agus Hari Kesuma. (Adv/ab)
