Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di daerah.
Dimana Pemkab Kutim mengalokasikan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebesar Rp 19 miliar pada tahun 2024.
Anggaran tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada 2023 hanya sebesar Rp 8,9 miliar.
Dana ini telah disalurkan langsung ke rekening masing-masing sekolah, mencakup TK negeri, SD negeri dan swasta, SMP negeri dan swasta, serta Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menegaskan bahwa peningkatan anggaran BOSDA bertujuan untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah sekaligus menghapus berbagai pungutan yang sebelumnya dibebankan kepada orang tua murid.
“Peningkatan anggaran ini memastikan tidak ada lagi pungutan atau sumbangan tambahan dari orang tua untuk hal-hal yang menjadi kewajiban sekolah,” ungkap Mulyono.
Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Disdikbud Kutim juga secara tegas melarang sekolah menjual buku, seragam, atau mengelola koperasi sekolah yang dapat menambah beban ekonomi orang tua siswa.
“Kami ingin memastikan bahwa pendidikan menjadi akses yang mudah bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu. Orang tua tidak lagi harus menanggung biaya tambahan untuk buku atau seragam,” tegasnya.
Mulyono mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan pelanggaran kebijakan ini di sekolah.
“Jika ada sekolah yang melanggar, kami akan memberikan teguran tegas. Laporan dapat langsung disampaikan ke Disdikbud Kutai Timur,” ujarnya.
Pemkab Kutai Timur berharap langkah ini dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
“Pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan, baik ekonomi maupun administratif, yang menghalangi anak-anak di Kutai Timur mendapatkan pendidikan yang layak,” tutup Mulyono. (adv/ab)
