Kutai Timur – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma (AHK), menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan kemiskinan yang masih menjadi permasalahan utama di wilayah Kutim.
Hal tersebut disampaikan AHK dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutim yang berlangsung di Ballroom Hotel Amaris beberapa waktu lalu.
“Kemiskinan adalah tantangan besar yang membutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Rakor ini diharapkan mampu merumuskan langkah konkret untuk menekan angka kemiskinan di Kutim,” ujar AHK.
Pentingnya Validasi Data Kemiskinan
Dalam rakor ini, salah satu isu utama yang dibahas adalah validasi dan penyelarasan data kemiskinan.
Agus menekankan bahwa basis data yang akurat menjadi pondasi dalam merancang program yang efektif.
“Dengan data yang valid, program penanggulangan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran. Ini juga membantu menghindari duplikasi bantuan yang selama ini sering terjadi,” katanya.
Pemberdayaan Kelompok Rentan
Topik lain yang menjadi sorotan adalah pengembangan program pemberdayaan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
“Fokus utama adalah memberdayakan kelompok-kelompok rentan agar mereka mampu meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan,” tambah Agus.
Dukungan dan Sinergi Lintas Pihak
AHK mengapresiasi dukungan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur, yang terus memberikan arahan strategis untuk meningkatkan efektivitas program di tingkat kabupaten.
“Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan program, termasuk optimalisasi dana desa guna meningkatkan kesejahteraan warga miskin,” ujarnya.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah provinsi, organisasi perangkat daerah (OPD) di Kutim, tokoh masyarakat, akademisi, instansi vertikal, organisasi atau lembaga terkait, serta mitra pembangunan.
Panduan Strategis 2025
Hasil dari rakor ini akan dijadikan panduan dalam penyusunan program prioritas untuk tahun 2025.
Agus berharap pertemuan ini mampu melahirkan solusi strategis yang menyentuh akar masalah kemiskinan di Kutim.
“Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap warga Kutim dapat hidup layak dan sejahtera. Rakor ini harus menjadi langkah awal yang signifikan untuk mencapai target tersebut,” pungkasnya.
Dengan adanya rakor ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk terus mengembangkan inovasi dan strategi dalam upaya pemberantasan kemiskinan di wilayahnya. (Adv/ab)
