Kutai Timur – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan komitmen kuat dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah di Hotel Novotel, Balikpapan, pada Rabu (13/11/2024).
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Pjs Bupati Kutai Timur (Kutim) H M Agus Hari Kesuma, yang hadir mengenakan kemeja putih.
Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa Pemprov Kaltim berkomitmen maksimal dalam menyukseskan Pilkada melalui koordinasi dan konsolidasi lintas sektor.
“Kami telah menjelaskan dalam Rakor Forkopimda, bahwa langkah Pemprov Kaltim untuk menyukseskan Pilkada adalah dengan menggelar rapat koordinasi intensif melalui Desk Pilkada setiap Senin,” ujarnya.
Sri menambahkan, dalam setiap pertemuan tersebut, Desk Pilkada wajib menyampaikan informasi terkini mengenai persiapan logistik dan berbagai persoalan lainnya, guna memastikan kelancaran proses Pilkada.
Kesiapan Menyeluruh di Tengah Tantangan Logistik
Persiapan Pilkada di Kaltim sejauh ini telah mencapai tahap maksimal, meskipun masih terdapat sejumlah kendala logistik di beberapa daerah.
Pemerintah setempat terus mengawal pengiriman logistik hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Kami akan terus memastikan kelancaran distribusi logistik hingga semua wilayah menerima sesuai kebutuhan sebelum tanggal 27 November,” tambah Sri.
Berbagai pihak terkait, seperti DPRD, TNI, Polri, dan Kejaksaan, turut berperan aktif dalam memastikan kesiapan Pilkada.
DPRD Kaltim berfokus pada peningkatan partisipasi pemilih, sementara TNI dan Polri bekerja keras menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pilkada.
Kejaksaan Kaltim juga mengawasi agar pelaksanaan Pilkada bebas dari pelanggaran hukum.
Meski beberapa kabupaten, seperti Mahakam Ulu, telah menuntaskan persiapan logistik, ada beberapa wilayah lain yang masih memerlukan pengawasan lebih lanjut dalam distribusi logistik.
Hal ini menjadi perhatian utama dalam Rakor, mengingat kesiapan logistik merupakan bagian vital dalam kelancaran Pilkada. (Adv/ab)
