Satu Berita, Kutim — Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang tertuang dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD periode 2019-2024 tetap ada dan tidak hilang. Meskipun demikian, ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah hingga saat ini belum mampu merealisasikan berbagai usulan yang telah diajukan.
Jimmi menjelaskan bahwa pihaknya berencana memanggil instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mencari tahu alasan di balik ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan usulan prioritas tersebut.
“Sebenarnya bukan hilang, artinya ini kemampuan pemerintah dalam melakukan realisasinya, maksudnya ada yang direalisasikan, ada yang tidak. Itu yang jadi PR, terutama yang di PU dan Perkim,” ujar Jimmi.
DPRD Kutai Timur berencana untuk memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk meminta penjelasan mengenai kendala yang menghambat implementasi usulan tersebut. Jimmi mengungkapkan bahwa kebanyakan usulan yang belum direalisasikan berkaitan dengan infrastruktur.
“Itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa ini tidak direalisasikan oleh pemerintah? Terus resolusinya sudah ada atau belum?” tambahnya.
Ia menekankan bahwa Pokir merupakan tanggung jawab anggota Dewan untuk memastikan aspirasi masyarakat terwujud.
“Persoalan ini harus diselesaikan dengan baik agar menjadi manfaat bagi masyarakat nantinya,” tegasnya.
Selain itu, Jimmi memberikan dukungan terhadap mantan anggota DPRD, Abdi Firdaus, yang sebelumnya mengancam akan melaporkan TAPD ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan hilangnya usulan Pokir DPRD.
“Itu opsi bagus. Ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Memang aspirasi masyarakat harus dikumpulkan. Sejauh itu formal, silakan kita dukung,” tuturnya.
Jimmi berharap, dengan adanya pemanggilan instansi terkait dan dukungan dari semua pihak, aspirasi masyarakat dapat segera direalisasikan. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah agar tidak ada lagi aspirasi masyarakat yang terabaikan.
“Kami akan terus mengawasi kinerja pemerintah dalam mewujudkan program-program yang telah diamanatkan oleh DPRD,” pungkasnya. (*)
