KUTIM – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) menggelar pelatihan penguatan pelayanan keluarga berencana. Pelatihan itu mengangkat tema Keluarga Sehat Cegah Stunting.
Pelatihan tersebut diikuti Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan penyuluh keluarga berencana (PKB) se-Kutim. Kegiatan tersebut berlangsung di aula cafe and resto teras belad.
Wakil Bupati (Wabup) Kutai Timur, Kasmidi Bulang membuka kegiatan tersebut. Dirinya juga memberikan kendaraan operasional dan laptop secara simbolis kepada para penyuluh.
Pelatihan penyuluh itu sendiri menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Mereka adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kutim, Agung Wiratmoko, Ketua P2K2KT dr Murni dan Yuliana Kala Lembang dari Sekretaris IBI Kutim.
Kasmidi Bulang mengatakan pelatihan ini untuk meningkatkan SDM para penyuluh. Sementara pemberian kendaraan operasional dan laptop untuk meningkat kinerja mereka.
Dia mengatakan adanya adanya dukungan operasional bagi seluruh kader dan penyuluh yang berasal dari seluruh Kecamatan, diharapkan memotivasi mereka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Saya minta rekan-rekan untuk kerja ikhlas, dan sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak maksimal dalam melayani masyarakat, terutama untuk membantu menurunkan angka Stunting kita,” ungkap Kasmidi Bulang.
Selain itu, dia juga menegaskan, pemberian kendaraan operasional ini merupakan program yang sudah dicanangkan sejak tahun lalu. Tepatnya saat dirinya menjadi Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten.
Saat itu Kasmidi Bulang berdiskusi untuk mengetahui persoalan yang dihadapi di lapangan dengan seluruh kader dan penyuluh KB se-Kutim. “Setelah ada Bimtek di Balikpapan, kita ada diskusi, dan teman-teman ngomong bisa nggak pak, kami difasilitasi kendaraan. Sepanjang ada regulasi dan tidak melanggar kenapa tidak,” tutur Kasmidi Bulang.
Wabup Kutai Timur juga berpesan, agar kendaraan operasional dan laptop dijaga dan dirawat selayaknya barang pribadi. Hal ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada seluruh kader dan penyuluh.
Sementara itu, Kepala DPPKB Achmad Junaidi berharap penyuluh tak lagi berasumsi sebagai pegawai pusat bukan pegawai daerah. Sebab sudah ada regulasi yang cukup jelas. Hal itu tertuang dalam Perkaban yang berhubungan dengan pembinaan pengawasan tentang penyuluh.
“Kalau penyuluh bekerja dengan baik, wajar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memikirkan kesejahteraannya sepanjang tidak bertentangan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Dia juga meminta seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan dengan baik dan memahami segala materi yang diberikan oleh narasumber. Dengan begitu saat implementasi ilmunya di masyarakat menjadi mudah.
“Jangan pernah menganggap sepele hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia. Kenapa kita tidak bisa maksimal melaksanakan di lapangan? Karena kita tidak menguasai ilmunya. Tapi kalau kita menguasai ilmunya akan mudah menyampaikan ke masyarakat. Public speaking kita akan nyambung dengan baik ke masyarakat dan masyarakat bisa menerima kehadiran kita,” tuturnya. (adv)
