Kutai Timur – Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutai Timur, Rizali Hadi, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI untuk membahas kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara II Senayan, pada Rabu (20/11/2024). Rizali hadir mewakili Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dengan turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, Pjs Gubernur Kaltim, Akmal Malik, serta sejumlah pejabat lainnya dari daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Rizali menyampaikan laporan mengenai kesiapan Kutai Timur dalam menghadapi Pilkada Serentak yang akan digelar pada November 2024.
Ia menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi di wilayah Kutim.
“Persiapan teknis dan administrasi terus kami matangkan, termasuk koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan stakeholder terkait. Kami juga memantau langsung kondisi di lapangan untuk memastikan Pilkada berjalan dengan kondusif,” kata Rizali.
Rizali mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi Kutai Timur adalah kondisi geografis yang beragam, yang memengaruhi distribusi logistik Pilkada.
Ia menambahkan, peningkatan partisipasi masyarakat juga menjadi fokus utama untuk mencapai target keterlibatan pemilih yang tinggi.
“Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif. Kami juga aktif melakukan edukasi politik kepada masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil,” lanjut Rizali.
Rizali menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan penyelenggara pemilu.
“Kesiapan seluruh pihak, mulai dari anggaran, regulasi, hingga sosialisasi, sangat menentukan keberhasilan Pilkada. Kami berharap semua elemen dapat bekerja sama demi terselenggaranya pemilu yang adil dan demokratis,” ujar Rizali.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kutai Timur untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan inklusif dan transparan.
“Kami optimistis bahwa dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat, Pilkada di Kutai Timur dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang berkualitas,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti dua urgensi dalam pelaksanaan Pilkada.
Ia menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang harus diawasi ketat mengingat mereka diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat.
“Netralitas ASN menjadi isu yang sangat penting, mengingat mereka diangkat dan diberhentikan oleh pusat. Profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas harus diawasi ketat,” ujar Rifqinizamy.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, juga menyampaikan bahwa tujuh hari menjelang Pilkada menjadi waktu krusial untuk memastikan netralitas ASN di seluruh daerah.
Bima menyebutkan, potensi kerawanan seperti ancaman provokasi, isu SARA, dan faktor sensitif lainnya akan menjadi fokus utama dalam menjaga kondusivitas Pilkada.
Pjs Gubernur Kaltim, Akmal Malik, melaporkan bahwa Kaltim termasuk dalam kategori rawan lima berdasarkan peta kerawanan nasional.
Ia menyebutkan pihaknya telah memonitor 10 daerah di Kaltim dan telah mempersiapkan lebih dari 6.000 TPS yang diawasi oleh 525 PPK, 3.114 PPS, dan lebih dari 43.000 KPPS. (Adv/ab)
