Kutai Timur – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma (AHK), menyatakan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.
Hal ini ia sampaikan dalam acara High Level Meeting (HLM) dan Workshop Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diadakan di Room Batara V Hotel Fugo pada Senin (4/11/2024).
Menurut Agus, dalam menjaga stabilitas ekonomi di Kutim, perlu diambil langkah-langkah strategis seperti operasi pasar dan pemberian subsidi untuk komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan.
“Langkah-langkah seperti operasi pasar atau pemberian subsidi sementara sangat penting untuk menjaga stabilitas harga di daerah,” ujarnya.
Agus juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.
“Pengendalian inflasi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat dan stakeholder terkait,” katanya.
Peran TPID, menurut Agus, sangat penting dalam mengantisipasi gejolak inflasi, terutama dalam situasi tak terduga seperti bencana atau saat-saat tertentu, misalnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ketika permintaan terhadap bahan pokok cenderung meningkat.
“Sebagai upaya jangka panjang, TPID Kutim telah menyusun berbagai program pengendalian inflasi yang tercantum dalam roadmap 2022-2024,” jelasnya.
Agus menambahkan bahwa mitigasi potensi lonjakan harga dilakukan dengan mengadakan rapat TPID secara rutin, minimal sebulan sekali, untuk merespons perubahan harga yang terjadi, termasuk melalui pemberian subsidi jika diperlukan.
Agus juga mendorong anggota TPID untuk memiliki pendekatan yang lebih strategis dalam menyusun program pengendalian inflasi.
“Misalnya, jika terjadi kenaikan harga gula, kita perlu segera merespons dengan tindakan yang tepat, seperti pemberian subsidi atau langkah lainnya. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk memastikan inflasi tetap terkendali demi stabilitas ekonomi Kutim,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kutim, Vita Nur Hasanah, menegaskan pentingnya implementasi strategi 4K dalam pengendalian inflasi, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
“Strategi ini dirancang untuk menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi gejolak ekonomi yang berdampak pada inflasi,” tegas Vita. (Adv/ab)
