Satu Berita, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur, David Rante, menanggapi penurunan signifikan dalam luasan panen padi di Kalimantan Timur yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim. Pada 2023, luasan panen padi di Kaltim hanya mencapai 57,08 ribu hektare, turun dari 64,97 ribu hektare pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut sebesar 7,8 ribu hektare atau sekitar 12 persen.
David yang juga merupakan legislator dari Partai Gerindra ini menyatakan, Kabupaten Kutai Timur turut merasakan dampak dari penurunan tersebut. Ia menekankan pentingnya program ketahanan pangan untuk mengatasi masalah ini.
“Kita butuh waktu untuk melaksanakan program ketahanan pangan yang dapat membantu mengatasi masalah ini,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kutai Timur.
Selain itu, David menjelaskan bahwa Badan Pangan Nasional (BPN) dan Polri telah menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat pelaksanaan program ketahanan pangan di daerah.
“Melalui program ini, kami berharap pemerintah daerah dapat merasakan manfaatnya, terutama saat program ketahanan pangan mulai berjalan,” tambahnya.
David juga mengingatkan masyarakat untuk bersabar dan menunggu langkah-langkah yang akan diambil oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mendukung program ketahanan pangan.
“Tunggu langkah-langkahnya, kami yakin ini akan membawa perubahan positif,” kata David.
Sementara itu, Plt Sestama BPN, Sarwo Edhy, dalam pernyataannya di laman badanpangan.go.id, menjelaskan bahwa penandatanganan MoU antara BPN dan Polri bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program-program ketahanan pangan.
“Kami ingin memastikan bahwa program-program ini berjalan optimal untuk mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan,” ungkap Sarwo Edhy.
Sarwo Edhy menekankan bahwa untuk mencapai ketahanan pangan yang kokoh, dibutuhkan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Langkah ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan di daerah tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan di masa mendatang,” jelasnya.
David berharap, dengan adanya kerjasama antara BPN dan Polri serta dukungan dari pemerintah daerah, program ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik.
“Kami akan terus memantau perkembangan ini dan berupaya agar masyarakat mendapatkan manfaat dari program yang ada,” pungkasnya. (*)
